nusakini.com--Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan di Aula Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw Jayapura, Papua, belum lama ini.

Rakor ini dalam rangka mendorong ekonomi kerakyatan melalui program nasional penguatan modal usaha masyarakat di kawasan perbatasan, khususnya di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura, Kota Jayapura, Papua. 

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Boytenjuri menyebutkan bahwa tujuan dari rapat ini adalah menyusun rancangan kebijakan dan program penguatan permodalan yang memiliki keberpihakan pada masyarakat di kawasan perbatasan negara secara terpadu, terarah dan berkesinambungan.

Tentunya, dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan negara, khususnya di PKSN Kota Jayapura, Papua. 

• Ada 29 Titik Lintas Batas Tak Resmi di Sambas dan Bengkayang, BNPP Lakukan Identifikasi
• Begini Cerita di Balik Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia
• Ada 187 Kecamatan di Indonesia yang Berbatasan dengan Negara Lain
• Kepala BNPP Beri Perhatian Tiga Hal Pengelolaan Perbatasan
• Pemerintah Bentuk 20 Pos dan Kantor SAR Baru Selama 2017

"Hasil dari rapat diharapkan tersusun rancangan kebijakan dan program penguatan permodalan yang berpihak pada masyarakat di kawasan perbatasan," kata Deputi II ini, disela rapat yang bertema 'Penguatan Permodalan Masyarakat Perbatasan Negara di PKSN Jayapura'. 

Selain itu, diharapkan pula terbangunnya komitmen bersama dan dukungan beberapa pihak kementerian/lembaga yang bertugas dan berwenang, dalam memfasilitasi 30 orang pengusaha untuk permodalan usaha dalam memajukan masyarakat perbatasan negara yang bersifat afirmatif. 

Pengelolaan perbatasan negara merupakan salah satu agenda pokok pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal ini sejalan dengan Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Terdapat sejumlah permasalahan, baik internal maupun eksternal. selain itu, permasalahan lain di kawasan perbatasan negara adalah terjadinya kesenjangan pembangunan yang mencolok antara kawasan cepat tumbuh di dalam negeri dan luar negeri (khususnya Malaysia) dengan wilayah dan kawasan perbatasan negara. 

Mencermati berbagai permasalahan pembangunan dan pengelolaan perbatasan negara yang salah satunya kegiatan investasi dan permodalan di kawasan perbatasan negara yang langka, maka sesuai tugas dan fungsi, BNPP menjalankan aspek perencanaan dalam perumusan kebijakan dan program penguatan permodalan masyarakat di kawasan perbatasan negara. 

Turut hadir dalam rapat ini sejumlah narasumber dan peserta yang terdiri dari unsur kelompok usaha masyarakat lokal di PKSN Jayapura, wirausaha Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, pengusaha/pedagang Lintas Batas Negara di PKSN Jayapura, unsur Pemda pengelola kegiatan usaha masyarakat dan aparatur pengelola kawasan perbatasan Kota Jayapura, serta unsur masyarakat/pengusaha yang berasal dari PKSN Kota Jayapura dan daerah penyangga PKSN di Provinsi Kota Jayapura.(p/ab)